pp 51 tahun 2009. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 1 TAHUN 2008. pp 51 tahun 2009

PP No. (1) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :KODA, IMELDA (2009) Perbandingan antara peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 1986 dengan peraturan pemerintah Nomor 51 tahun 1993 dan. DARI USAHA JASA. Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak. J. 5014, LL SETNEG : 6 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa KonstruksiUU No. ISI. pdf Download (137kB) | Preview. e. 1965/ 44, TLN No 2752, LL BPHN : 3 HLM. Pasal 28 (1) Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan atas permintaan penegak hukum dengan biaya ditanggung oleh negara. IAI/1418/VII/2014 tentang Standar Praktik Apoteker Indonesia . PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. PP No 51 pasal 51 ayat 1 tahun 2009 2. Pasal 12. 10 Tahun 1990 tentang pembentukanNOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian;. Definisi Apotek Menurut PP 51 Tahun 2009. Mencabut. 1. Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21); c. PEKERJAAN KEFARMASIAN •Pembuatan termasuk pengendalian mutu. NOMOR 51 TAHUN 2009. 29, TLN No. 2015 No. Tugas, peran, dan tanggungjawab Apoteker menurut PP 51 tahun. Penelitian mengenai evaluasi implementasi pelayanan kefarmasian di apotek kota padang telah dilakukan oleh Monita (2009), namun PP 51 Tahun 2009[1] PP 51 Tahun 2009[1] PP 51 Tahun 2009[1] Indra Hermawan. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. PP NO. Departemen Kesehatan. DARI USAHA JASA KONSTRUKSI. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21); c. Nur Sucahyono. 9 Tahun 1967 UU No. Mala CDFU, Gandjar IG,. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020. 104, TLN No. Artinya, bahwa khusus toko obat pelaksanaannya hanya terdapat pada TTK. pdf Menurut Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, pekerjaan kefarmasian didefinisikan sebagai pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Tanggal Ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 . NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian;. TUGAS UU. , H. 51 thn 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Dicabut dan tidak berlaku lagi:-PP no. PT. 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN See. 71/MenHut/II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484); 15. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kuasa Pertambangan, Survey Umum, Kegiatan Usaha Hulu, Eksplorasi, Eksploitasi, Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, Wilayah Kerja, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontrak Kerja Sama, Pemerintah. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownCATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2022. Peraturan Pemerintah (PP) No. Jumlah Dokumen 1. NITA ANGRAENY. PP Nomor 51 Tahun 2009: tentang Pekerjaan Kefarmasian: Download: 10:. Download Free PDF View PDF. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2009 . Menurut permenkes nomor 9/2003 d. 2 Lokal 3B_Etika profesi. Amir Hamzah Pane, Drs, Apt, MM, MH, SH, Implementasi PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Seminar Palembang, 05 Desember 2009. Title: Slide 1 Author: rimba Created Date:Ringkasan PP 51 Tahun 2009. 43 Tahun 2009 Kearsipan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2002 No. 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN apt. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 Tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. Continue Reading. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Tanamkan. Depkes RI. pdf. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotik UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Pasal 51 (1) Dalam menyelenggarakan pengembangan KEK dibentuk Dewan Nasional. 51 Th 2009 ttg Pekerjaan Kefarmasian. 2009. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU No. Selain itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. pp51-2021. ID. 40, LN. U. close menu Bahasa. peraturan pemerintah republik indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian dengan rahmat tuhan yang maha ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 51 Th 2009 ttg Pekerjaan Kefarmasian. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 51 TH 2019 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. PP No. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. PP 51 Tahun 2009. PP No. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi. Pekerjaan Kefarmasian PP No. Aplikasi Kamus Hukum Indonesia memuat kumpulan definisi atau istilah hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi T. Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai. Bentuk. Posted on Mei 12, 2010. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. pp51. D. NOMOR 40 TAHUN 2009. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian yang dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan pekerjaan kefarmasian, namun seperti peraturan lainnya banyak muncul pro dan kontra atas penerbitan PP ini, saya bersama teman2 di kampus mencoba berdiskusi dan mencoba. Penjelasan 60 hlm. Ironisnya, pada saat ketika PP 51 diundangkan 1 September 2009, UU No. 51 tahun 2009 1. 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN Berwi Fazri Pamudi, S. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2009 No. Sebelumnya, PP Nomor 51 Tahun 2008 dan PP Nomor 40 Tahun 2009 tidak menyebutkan klasifikasi jasa konstruksi. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pekerjaan Kefarmasian w w w . 2009 No. PP Nomor 40 Tahun 2009. Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas. 000. 0% 0% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat. Ahdiya Naili Rahma. Peraturan Pemerintah (PP) No. Menurut Keputusan Menkes RI No. D. 51 tahun 2009 dan Undang-undang No. NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2009: Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Dan Angka Kreditnya: juknis, jabfung, 376/MENKES/PER/V/2009: Unduh. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 5044, LL SETNEG : 29 HLM. 000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 20 Mei 2009, maka pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang. GO. Menurut PP No. 25 thn 1980, tentang perubahan PP no. ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran NegaraScribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunanPeraturan Pemerintah (PP) No. 5 Peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud di atas adalah peraturan. persyaratan hukum administratif seperti dalam PP No. IMPLEMENTASI PP 51 TAHUN 2009 A. Peraturan Perundang-undangan. 7 Tahun 1991 tentangPenerapan UU No. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358); 4. undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki. PP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. ID. karena akan membawa konsekuensi berupa keharusan adanya poteker selama apotek buka. , M. Menurut PP No 51 tahun 2009 pasal 1 ayat 4, pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien, berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang pasti dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownPP 51 Tahun 2009 - Produk Hukum. Depkes RI, 2009b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Sekretariat Negara RI, Jakarta. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker . ID. NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian;. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 24, Undang-undang No. . UU 1 Tahun 2009. 51 Pasal 33,2009). Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. METADATA PERATURAN. 1. Close suggestions Search Search. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Indonesia, Pemerintah Pusat. 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti Dan Izin. ID. rangkuman pp 51 tahun 2009. 40, LN. PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian • Pekerjaan Kefarmasian dalam Fasilitas Distribusi harus memenuhi ketentuan Cara Distribusi yang Baik Permenkes 1148 th 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi yang telah diubah dengan Permenkes No. UU 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Unduh. Dengan berlakunya PP ini, maka: 1) Pharmaceutissche Stoffen Keurings Verordening (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 172); 2) Verpakkings Verordening Pharmaceutissche Stoffen Nomor 1 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 173); dan 3). 12 Tahun 2011 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. PP 51 2009. E. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktek; c. b. Sesuai dengan PP RI No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 19 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian Pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. 17 Tahun 2008 UU No. Attention! Your ePaper is waiting for publication! By publishing your document, the content will be optimally indexed by Google via AI and sorted into the right category for over 500 million ePaper readers on YUMPU. Pasal 30. E. PP RI No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. 40, LN. 29 Tahun 1996 dan juga turunannya PP No. Pasal 14A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang kata "bersama" dan frasa "dan Komisi Yudisial" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 51, LN. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.